Konsolidasi Perempuan sebagai Pilar Peradaban

Memperkuat peradaban sangat diperlukan terlebih dalam konteks yang dibangun untuk negara Indonesia. Ada beberapa pilar dan landasan dalam membangun peradaban; yaitu landasan teologi, landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

Baca juga PCI Muslimat NU Sudan Buka Peluang Transformasi Peradaban Perempuan

Landasan pertama yaitu landasan teologi. Di sini terdapat tiga pilar dalam penciptaannya manusia, yaitu:

  1. Manusia dengan prinsip ketauhidan

Islam merupakan agama yang bersifat universal (addin al-jami’) untuk seluruh umat manusia yang tugasnya ialah beribadah. Artinya ada ketundukan dan kepasrahan diri manusia kepada Tuhan, seperti apa yang termaktub dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang di dalamnya mengandung pengertian bahwa Islam membebaskan segala bentuk penindasan dan perbudakan terhadap sesama manusia.

2. Manusia dengan mandatnya sebagai khalifah

Pada masa sebelum Islam, perempuan masih belum diberi kedudukan yang pantas, diperistri tanpa batas, dan menjadi pusat seksualitas. Kemudian Islam datang membawa kemaslahatan untuk seluruh umat terutama bagi perempuan. Dalam hal ini, perempuan dan laki-laki menjadi subyek dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun peradaban, yaitu dengan Adanya kebijakan yang maslahat bagi para pemimpin dan adanya perubahan konstruksi sosial yang adil gender.

3. Manusia sebagai rahmat bagi alam semesta

Menjadikan kemaslahatan dengan menggunakan prinsip maqasid syari’ah yang termasuk di dalamnya menuju keadilan kenegaraan.

Landasan kedua yaitu landasan filosofis. Landasan ini berkaitan dengan konstitusional dan mempunyai empat pilar, yaitu: Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. keempat pilar inilah yang kemudian menjadi pijakan dalam mengisi UUD ’45 yang salah satu pasalnya berkaitan dengan hak-hak perempuan.

Landasan ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan ini bersumber dari pengalaman perempuan yang di dalamnya terdapat enam fase, meliputi:

  1. Era kolonial pada abad 17-19
  2. Era  kemerdekaan pada tahun 1945-1955
  3. Pasca kemerdekaan pada tahun 1949-1955
  4. Era order lama 1949-1965
  5. Era orde baru pada tahun 1965-1989
  6. Masa reformasi 1989-2019

Salah satu isu yang masih digaungkan dari awal era sampai sekarang yaitu memperjuangkan dalam mencegah perkawinan anak, pemaksaan dalam perkawinan, dragmatisnya pendidikan untuk perempuan, adanya batasan dalam berpoligami, KRT belum mendapat perlindungan. Hal ini dapat diusahakan oleh DPR dan pemerintah dalam membuat perlindungan untuk KRT dan perempuan lainnya.

Adapun gerakan perempuan di berbagai daerah yang digaungkan dari sebelum kemerdekaan bertujuan untuk membentuk keadilan. Salah satu yang menjadi  tonggak sejarah yang berasal dari peradaban perempuan yaitu;

  1. Terbentuknya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1922-1925 yang berhasil mengumpulkan berbagai organisasi perempuan di seluruh Indonesia dengan tujuan menjadi salah satu langkah dalam pergerakan perempuan. Kemudian dideklarasikan dengan Hari Kesejahteraan Perempuan dan sekarang diubah dengan sebutan Hari Ibu.
  2. Beberapa keputusan pada kongres tersebut di antaranya;
  3. Pendidikan perempuan
  4. Kepanduan putri
  5. Mencegah perkawinan anak
  6. Rekomendasi kepada pemerintah Belanda agar sekolah perempuan diperbanyak
  7. Rekomendasi Pendidikan agama agar talak tidak dilakukan secara longgar.
  8. Perubahan UU Perkawinan Islam; meningkatkan harga diri perempuan, mencegah perkawinan paksa, dan mencegah perkawinan anak.

Landasan keempat yaitu Landasan Yuridis. Landasan ini juga disebut dengan kebijakan Internasional dan Nasional yang dapat mengubah peradaban dalam kebijakan yang afirmatif. Secara empirik, pilar peradaban dalam konteks demokrasi dilakukan melalu adanya  pemilu yang mana di dalamnya terdapat peningkatan dengan adanya 30% keterwakilan perempuan dalam bidang politik maupun di dalam anggota legislatif dan eksekutif.

Inilah harapan perempuan sebagai pilar peradaban. Salah satu contoh dari peningkatan ini yaitu adanya kebijakan terkait kekerasan seksual. Jika terjadi kekerasan seksual maka korban wajib lapor ke pihak yang bersangkutan. Perlu disadari bahwa ini bukanlah sebuah aib yang perlu ditutup tetapi inilah yang harus dibuka dan pelaku harus dihukum dari pemerintah.

“Kekerasan terhadap perempuan bukanlah sebuah aib yang perlu ditutupi, tetapi harus dibuka dan pelaku harus dihukum dari pemerintah.”

Keterwakilan perempuan dalam bidang politik memiliki banyak tantangan, antara lain:

  1. Budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat mereduksi potensi perempuan dalam politik.
  2. Pola rekrutmen calon legislatif belum didasarkan pada kualitas tetapi pada kedekatan dan loyalitas terhadap pimpinan.
  3. Secara sosial-ekonomi perempuan tidak memiliki akses yang cukup untuk membiayai mobilitas politiknya, seperti biaya pencalonan, kampanye, dan lain-lain.
  4. Interpretasi ajaran agama yang bias gender turut membatasi peran serta perempuan dalam politik.

Reinterpretasi keterwakilan perempuan dalam bidang politik sangat signifikan. Tetapi jika dilihat dari situasi yang ada dalam negara Indonesia ialah adanya berbagai agama, baik yang radikal, liberal, konservatif, dan anarkis. Belum lagi tekanan politik, hukum, ekonomi, struktural, kultural, dan lain-lain. Padahal seharusnya antar situasi dan tekanan tersebut bisa menjadi suatu hal yang saling berpacu dan adanya timbal balik.

Terkait produk peradaban, respons sosial dan aksi terutama yang berkaitan dengan regulasi bisa dilihat dengan adanya peraturan UU atau Peraturan daerah yang bernuansa diskriminatif dan bias gender. Upaya reinterpretasi nilai-nilai agama yang berkeadilan gender sampai saat ini masih selalu kontroversial karena masih ada counter dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu keputusan yang tidak islami.

Maka dari itu, akar awal kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap perempuan berasal dari relasi kuasa dan ideologi patriarki yang masih merajalela. Relasi kuasa melahirkan ketidakadilan gender seperti halnya perempuan yang dijustifikasi tidak penting dan cukup melakukan hal yang bersangkutan dengan keperempuanan, seperti kasur, dapur, dan sumur saja.

Adapun strategi pemberdayaan perempuan dalam pendidikan (politik) di semua level dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai tugas yang sama sebagai peran dan tanggung jawabnya. Juga adanya persamaan atas akses dan kontrol terhadap pengetahuan, informasi, ilmu, teknologi, dan pembuat keputusan. Inilah hal yang dapat mengubah undang-undang dan kebijakan yang adil terhadap perempuan.

Menyikapi uraian di atas, Ibu. Nyai. Dra. Maria Ulfa Anshor, M.Si. dalam Webinar Keperempuanan Part 1 bertemakan “Transformasi Peradaban Perempuan” yang diadakan Bidang pendidikan PCI Muslimat NU Sudan pada Sabtu, 14 Januari yang lalu menjelaskan formulasi perempuan dalam peradaban, di antaranya:

  1. Memastikan hak-hak perempuan terpenuhi tanpa diskriminasi
  2. Mendorong peningkatan akses perempuan terlindungi dari berbagai kekerasan dan diskriminasi
  3. Memastikan perempuan aman dalam menjalankan proses reproduksinya (AKI)
  4. Memperkuat akses perempuan dalam politik untuk tetap mempertahankan penerapan affirmative action dengan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada ranah politik, baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam jumlah anggota legislatif perempuan.
  5. Memperkuat perspektif perempuan pada partai politik dengan memperbanyak kader-kader perempuan duduk di posisi strategis di berbagai bidang
  6. Memperkuat jaringan advokasi keadilan gender di semua level dengan berbagai pemangku kepentingan di semua tingkatan.

One Response

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: