Berbicara masa depan bahasa Arab bukan berarti membicarakan narasi simbolis warisan sejarah, melainkan membicarakan watak asli bahasa sebagai “bahasa” yang keberadaannya bertahan dan survive selama digunakan bicara, minimal sebagai komunikasi global antar negara atau antar masyarakat untuk kepentingan ekonomi, pendidikan atau politik. Dalam konteks perang hegemoni, Indonesia sebagai negara muslim terbesar perlu memanfaatkan era digital agar bahasa Arab bisa menjadi sarana komunikasi global melalui media informasi, jurnalisme, buku, pertemuan maupun transaksi. Setidaknya sharing pengalaman antar negara atau ormas dalam merawat demokrasi, keadilan ekonomi, dan moderasi agama. Dalam kaitan ini, Indonesia memiliki Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas terbesar di dunia yang berkontribusi tidak hanya skala nasional, melainkan juga internasional.
Di era digital saat ini, masa depan bahasa Arab sangat berguna sebagai sarana “melintasi batas”, terutama bagi milenial yang suka sharing dan traveling atau bagi praktisi, akademisi dan siapa pun yang tidak ingin menjadi korban ledakan informasi. Jika komunikasi lokal menggunakan bahasa daerah adalah karena merupakan estetika budaya dan etika sosial maka komunikasi global menggunakan bahasa Arab adalah karena tanggung jawab moral sebagai umat Islam. Bahasa Arab tidak memiliki kaitan dengan ras Arab sebagaimana anggapan sebagian orang. Fakta menyebutkan bahwa orang-orang hebat generasi lama maupun baru dalam bahasa Arab dan kesusastraannya bukanlah orang Arab. Membumikan bahasa Arab di Indonesia juga bukan berarti meng-Arab-kan Indonesia. Menusantarakan bahasa Arab bukan berarti menggeser lokal wisdom keberadaan bahasa daerah, meskipun siklus sejarah suatu saat meniscayakan perubahan bahasa daerah sesuai kondisi pasar dan keyakinan penggunanya.
Nusantarisasi bahasa Arab perlu diorientasikan pada bahasa agama, bahasa pendidikan, ekonomi dan politik serta bahasa internasional, bukan lagi agama un sich yang dipasrahkan nasibnya kepada institusi-institusi lokal yang berkepentingan. Pemangku kebijakan perlu mendudukkan bahasa Arab secara lebih proporsional untuk mendorong penguatan kerjasama bilateral dengan negara-negara Arab dengan solidaritas agama dan mind-set pendidikan bahasa Arab pun sepatutnya dirubah untuk menjawab tantangan global. Setidaknya, jika tidak mungkin untuk dijadikan bahasa kedua, bahasa Arab dinaikkan posisinya sebagai bahasa Asing pertama.
Baca juga: Definisi Bahasa Arab
Orientasi ini menguatkan solidaritas keumatan lintas negara muslim dengan banyaknya generasi milenial yang “melintasi-batas”, terutama negara-negara Arab yang jumlahnya sangat banyak. Disamping itu, Indonesia bisa lebih aktif mengawal misi kemanusiaan global tanpa melupakan bahwa “nge-blok” adalah fitrah manusia dan harus menjadi pemicu upaya mewujudkan harmoni dan solidaritas agama. Siklus sejarah dinasti-dinasti Islam telah meninggalkan semangat solidaritas atas nama agama yang menggantikan solidaritas kesukuan sebagaimana watak masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad Saw diutus.
Sebagai bahasa resmi PBB, bahasa Arab memiliki peluang strategis untuk dipasarkan sebagaimana ungkapan Arab kuno bahwa bahasa Arab adalah produk pasar. Tanpa mengikuti perkembangan pasar tentu bahasa apapun akan sepi peminat bahkan akan ditinggalkan, terlebih masyarakat yang materialistik dan sulit diharapkan mampu melihat “spiritualitas” bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur’an. Posisi internasional ini menguntungkan bahasa Arab masih dianggap kebutuhan negara maupun lembaga atau organ internasional yang membangun hubungan serta kerjasama melalui diplomat-diplomatnya atau misionaris-misionaris independen yang tidak secara langsung bisa berbahasa Arab dan menggunakan tenaga penerjemah. Bagi negara, akan lebih baik jika Kementerian Luar Negeri menyiapkan calon atau pola rekrutmen diplomat untuk Timteng yang mampu berbahasa Arab sehingga lebih bermanfaat, toh bahasa Arab juga merupakan bahasa resmi PBB.
Negara-negara kuat seperti AS tidak mau kalah dalam proyek bahasa Arab untuk bisa menyerap informasi akurat dari orientalis atau lembaga think thank-nya. Bagaimana dengan langkah yang bisa diperankan oleh rakyat biasa, pengusaha, dan ilmuwan? Tentu jawabnya tergantung kebutuhan, kapasitas, dan otoritas masing-masing meskipun jika melihat fakta, mayoritas warga Indonesia adalah muslim dan sepatutnya memiliki rasa butuh bahasa Arab untuk mentadabburi al-Qur’an.
Dalam konteks perang hegemoni, bahasa Arab di Indonesia belum mendapat tempat yang layak. Setelah bahasa Inggris menang di kancah globalisasi dan bahasa Mandarin tampil untuk menyaingi, bahasa Arab masih berada-atau memang sengaja ditempatkan- di gurun pasir agar menikmati masa lalunya sebagai “bahasa onta”, sedangkan yang lain telah lama menjelma “bahasa toyota”. Skenario globalisasi tidak hanya melakukan gerakan sekulerisasi bahasa Arab dan pencitraan bahasa Arab itu sulit, tetapi juga memandulkan konten-konten produktif kitab kuning, terutama bidang mu’amalah sosial, budaya, ekonomi, hukum pidana dan perdata maupun politik-pertahanan.
Mungkinkah masa depan bahasa Arab merebut hegemoni di tengah persaingan global? Tentu jawaban yang dibutuhkan adalah jawaban kompak, tidak cukup hanya suara jazirah Arab, melainkan juga negara-negara Afrika dan Asia yang memiliki solidaritas agama, namun tetap membutuhkan peran konsolidator. Apakah Indonesia yang non-Arab justru mampu menjadi tumpuan dan benteng terakhir jika seandainya negara-negara Arab menghadapi kelesuan, Majma Lughah tidak lagi menggema, lomba-lomba syair tak lagi bersuara, keilmuan bahasa Arab tidak lagi mewarnai institusi pendidikannya. Upaya-upaya lokal membumikan bahasa Arab bisa diupayakan dengan langkah politik seperti Perbub Kabupaten Lamongan Jawa Timur yang menetapkan bahwa bahasa Arab harus diajarkan di sekolah baik negeri maupun swasta. Termasuk syiar bahasa Arab melalui sosial media, acara-acara virtual dan berbagai sarana yang memanfaatkan teknologi digital. Wallahu A’lam.
Penulis: R. Nur Huda
2 Responses